SEBANYAK70% konsumen masih mengandalkan pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) untuk membeli rumah.Hanya sebagian kecil konsumen yang membeli rumah dengan tunai.
Ini menunjukkan peran perbankan dalam pembiayaan rumah masih tinggi.Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) yang dirilis pada 13 Februari lalu menyebutkan,KPR tetap menjadi fasilitas yang digunakan sebagian besar konsumen mencapai 70,6% dengan tingkat suku bunga 14%. Diikuti pembayaran melalui cash bertahap sebanyak 20,6% dan cash keras sebanyak 8,3%.
Sementara untuk pembiayaan properti residensial pada triwulan IV-2008 sebagian besar masih bersumber dari dana internal perusahaan (52,8%), dana perbankan (29,6%) dan nasabah (13,7%). General Manager Divisi Kredit Konsumen BNI Diah Sulianto mengatakan, nasabah yang meminjam kredit di banknya cenderung tidak memiliki masalah dalam pembayaran KPR. Sebab, BNI Griya memiliki moto pinjam sukasuka dan bayar suka-suka.
Dengan demikian, memberikan keleluasaan bagi nasabahnya untuk menentukan sendiri besarnya cicilan yang siap mereka tanggung. Dia mencontohkan, BNI bisa mengurangi pembayaran cicilan masyarakat dari Rp750.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan. Pengurangan pembayaran cicilan itu tidak akan dikenakan biaya apa pun. Kalaupun ada yang berubah, hanya jangka waktu pembayaran atau berdasarkan kesepakatan bersama antara BNI dan debitor.
Program tersebut bertujuan menciptakan daya beli dengan cara memberikan kebebasan pada nasabah untuk menentukan sendiri angsurannya. Namun begitu, dia mengakui kalau ada beberapa debitornya yang sengaja memindahtangankan kepemilikan rumah yang sedang dicicilnya ke pihak lain.Biasanya, hal itu hanya terjadi pada masyarakat yang telah memiliki rumah lebih dari satu. ”Tentunya, kami akan mengenakan ketentuan sama bagi yang membeli rumah seperti itu.
Begitu pula pada platform kreditnya,” tuturnya.Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam membeli rumah take over adalah rumah tersebut harus memiliki surat-surat seperti sertifikat, IMB, atau PBB. Setelah memangkas bunga KPR sebesar 50 basis poin pada Januari 2009 ke kisaran 14%-15%,beberapa hari lalu BNI kembali menurunkan bunga KPR menjadi 13,25%.”Prinsipnya,kami akan terus menurunkan suku bunga KPR secara bertahap,” sebut Diah.
BNI menargetkan pertumbuhan KPR tahun ini dapat mencapai 17%, atau naik Rp1,2 triliun menjadi sekitar Rp9 triliun dibandingkan tahun lalu. Total kredit (outstanding) KPR BNI pada 2008 mencapai 55%-60% atau sekitar Rp7 triliun- Rp8 triliun dari total kredit konsumer sebanyak Rp15 triliun-Rp16 triliun. Senior Vice President Consumer Loans Bank Mandiri Sarastri Baskoro mengatakan, Bank Mandiri menyediakan berbagai varian produk untuk memenuhi segala macam kebutuhan nasabah.
Di antaranya KPR Take Over.Mandiri KPR merupakan kredit pemilikan rumah dari Bank Mandiri yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan yang dijual melalui developer atau nondeveloper. Dia menjelaskan KPR Take Over adalah pemindahan fasilitas KPR nasabah dari bank lain ke Bank Mandiri.
Dengan fasilitas KPR Take Over ini, Bank Mandiri akan memberikan fasilitas KPR sebesar baki debet KPR nasabah tersebut di bank asalnya atau bisa juga lebih, sesuai dengan perhitungan Bank Mandiri. Seperti telah diketahui, pembiayaan KPR Mandiri bisa untuk pembiayaan rumah dari developer ataupun rumah dari nondeveloper. Begitu pun halnya dengan KPR Take Over, bisa untuk pengambilalihan KPR bank asal yang dahulu digunakan untuk pembelian rumah dari developer ataupun dari nondeveloper.
Mengenai berapa nilai harga rumah yang bisa dioverkreditkan melalui bank Mandiri, dia menjelaskan, sebenarnya tidak ada batasan mengenai nilai rumah.Yang menjadi batasan Bank Mandiri dalam hal pemberian fasilitas KPR Take Over adalah besarnya penghasilan debitur, jangka waktu kredit, tingkat suku yang nantinya akan disesuaikan dengan nilai rumah. Terhitung mulai 20 Februari lalu suku bunga existing untuk nasabah KPR Mandiri disesuaikan menjadi 14,75%.
Adapun produk Bank Mandiri yang diperuntukkan untuk memiliki sebuah rumah sesuai penghasilan tiap bulannya bernama KPR Mandiri Angsuran Berjenjang. Produk ini merupakan fasilitas kredit dari Bank Mandiri kepada perorangan untuk tujuan pembiayaan pembelian rumah/ruko/rukan/ apartemen dengan sistem pembayaran angsuran yang lebih fleksibel yaitu dengan tersedianya fasilitas Rekening Revolving selama jangka waktu tertentu atas sebagian tertentu dari Limit Kredit yang disetujui.
Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Perusahaan BTN Rinna Mona Lindyana mengatakan,pada April 2009 BTN memangkas bunga KPR sebesar 50 basis poin sehingga rata-rata suku bunga KPR BTN menjadi 14% per tahun. Pada penurunan pertama Januari 2009, BTN juga memangkas bunga KPR sebesar 50 basis poin. Rinna mengatakan, meskipun BI Rate telah turun secara signifikan, masih sulit bagi perbankan untuk menurunkan bunga kredit.
Hal itu terjadi karena biaya dana yang tercermin dari bunga deposito masih cukup tinggi untuk menurunkan bunga kredit, perbankan harus terlebih dahulu menurunkan bunga deposito. ”Kami mencoba menurunkan biaya dana dengan tidak menerima deposan yang meminta bunga tinggi,di atas 12% per tahun,”sebut Rinna. Penurunan bunga KPR selain mengikuti BI yang berkali-kali menurunkan bunga, juga mencegah kredit macet akibat gagal bayar.
Sementara persyaratan diperketat sebagai antisipasi membengkaknya kredit macet di tengah krisis yang menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja. Dia menduga seiring terjadinya krisis, penjualan rumah cenderung menurun. Masyarakat cenderung mengerem belanja,termasuk belanja properti.Krisis juga cenderung menyebabkan kredit bermasalah sektor properti cenderung meningkat.
Hingga akhir Februari 2009 KPR secara industri masih tumbuh meskipun lebih lambat dibandingkan sebelumnya. ”Di BTN telah tumbuh sekitar 10%,”tuturnya Saat ini BTN tengah mengembangkan skema untuk penyaluran KPR di tengah krisis.
Bank perumahan pelat merah ini mengincar kredit kolektif yang ditawarkan ke perusahaan atau badan usaha. Nantinya penjualan kredit ke korporasi itu mengimbangi penyaluran KPR ritel atau perorangan. (hermansah)
Sumber : Seputar Indonesia
Setelah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah meninjau aturan rumah layak huni, pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menyampaikan hal serupa. Menurut Ali, pembatasan ukuran rumah layak huni tipe 36 hanya membuat polemik yang tidak perlu dalam program perumahan nasional.
Membeli rumah tidak harus dengan uang sejumlah yang diminta oleh penjual atau pengembang. Jika suatu rumah harganya adalah 250 juta, maka tanpa uang 250 juta plus-plus pun kita bisa memiliki rumah itu. Harga rumah makin hari makin naik terus, sehingga anda pun harus segera membeli rumah sekarang juga jika memenuhi persyaratan. Jika anda pilih menabung, maka belum tentu saat terkumpul uang 250 juta rumah itu masih dijual dan harganya mungkin sudah 1 milyar lebih.
Assalamualaikum wr wb
